Cipta Karya Gelar Rakor Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman di Kepri


 03-Aug-2018 03:54:00    Administrator  86 kali dilihat



Rapat tersebut di pimpin oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Onni Unni dan di hadiri oleh Dinas Perkim Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.   PPK Randal Provinsi Kepulauan Riau Istiadi nugroho mengatakan usulan kegiatan dalam matrik program sektor air minum  di Kota Batam meliputi 3 paket pekerjaan, dimana yang menjadi prioritas adalah pembangunan SPAM Pulau Boyan. Sedangkan 2 paket pekerjaan yang lain yaitu pembangunan SPAM Pulau Labu dan SPAM Pulau Karas akan diusulkan dengan menggunakan DAK.   Dalam rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur maka kabupaten/kota diharapkan dapat berinovasi mencari sumber pendanaan pembangunan. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah program hibah air minum dan sanitasi. "PPK Randal dan Satker bidang Cipta Karya akan membantu menfasilitasi kabupaten/kota yang berminat dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan," tutur Istiadi.   Kemudian, terkait bidang penataan bangunan dan lingkungan sampai dengan saat ini, terdapat 7 kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda Bangunan Gedung namun belum memiliki Peraturan Bupati tentang Implementasi Perda Bangunan Gedung tersebut, landasan operasional pelaksanaan Perda Bangunan Gedung. Sehingga menjadi kendala dalam penyelenggaraan bangunan gedung di kabupaten/kota.  Selain itu, amanat Perda Bangunan Gedung adalah masing-masing kabupaten/kota harus memiliki TABG selambat-lambatnya 2 tahun sejak disahkannya Perda Bangunan Gedung. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau, baru Kota Batam yang memiliki TABG. Pemerintah Kabupaten/kota juga harus menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL, dalam rangka pengawasan dan pengendalian bangunan gedung. Oleh karenanya diharapkan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau untuk memfasilitasi penyusunan peraturan terkait bangunan gedung. Oleh karenanya, Satker PBL dan PPK Randal mengharapkan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan sinkronisasi khusus untuk penyusunan regulasi/peraturan bupati/wailkota terkait BG.   "Readness criteria pada paket pekerjaan yang menjadi prioritas agar segera dipenuhi sehingga nilainya dapat melebihi ambang batas. Data pendukung paket pekerjaan tersebut dapat diserahkan kepada PPK Randal Kepri paling lambat tanggal 21 Februari 2018 sebagai bahan pada acara Pra Konreg di Jambi Tanggal 7-8 Maret 2018," tegas Istiadi. (Randal Kepri/ari)

sumber: pu.go.id


Leave a Comment:
Kategori Berita
Copyright © 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau