Batam - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nursyahdu, S.IP., MT. memberikan sambutan selamat datang pada Rapat Sinkronisasi Pusat-Daerah. Acara yang diadakan di Kota Batam pada tanggal 3 – 4 April 2023 tersebut diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dihadiri oleh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan perumahan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan tahun anggaran 2024 yang dilakukan antara Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perumahan, dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Selain itu, acara ini juga membahas readiness criteria usulan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Sehingga diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, usulan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau sudah tidak ada masalah, dan segera dapat dilaksanakan.

Dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III yang berkenan menyelenggarakan acara ini di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, disampaikan juga bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah mengusulkan Pembangunan Rumah Susun Bagi ASN/Non ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 Tower Block dengan kapasitas 44 unit sejak tahun 2022, selain usulan Rumah Susun ASN Kabupaten Lingga, Rumah Susun Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Tanjungpinang, Rumah Susun Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam Kepulauan Riau, dan Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI di Kabupaten Lingga.

Sedangkan sehubungan dengan adanya bencana longsor di Serasan Kabupaten Natuna, yang termasuk kawasan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), perlu adanya relokasi dan Pembangunan Khusus beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebanyak 147 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Rumah Khusus di Natuna juga diusulkan untuk relokasi kawasan kumuh Batu Kapal sebanyak 50 unit. Demikian juga dalam rangka menindaklanjuti Arahan Bapak Presiden untuk Kepala Daerah Tahun 2023 terkait penurunan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024, terkait erat dengan penyediaan rumah layak huni. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat Musrenbang Provinsi Tahun 2023 telah mengidentifikasi bahwa rumah tidak layak huni yang berada pada kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi. Sedangkan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dapat ditangani melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun melalui APBD Kabupaten/Kota.